Janji yang melewati tenggat
4Janji bertanggal yang tenggatnya lewat tanpa hasil tercatat, atau hasilnya datang setelah tenggat.
Lapisan fusi
Seluruh catatan sebagai satu model yang saling terhubung. Catatan, instrumen, janji, pejabat, lembaga, dan dokumen di balik setiap klaim menjadi objek bertipe yang dihubungkan oleh tautan bernama. Sebagian besar tautan dibaca langsung dari berkas data. Sisanya ditambahkan secara manual, dan setiap tautan manual menyertakan sumbernya.
Objek
123Tautan
160Tautan kurasi, semuanya bersumber
13Tipe objek
9Tiga lapisan atas objek yang sama. Semantik menunjukkan apa saja yang ada dan bagaimana terhubung, Kinetik menunjukkan apa yang terjadi dan kapan, Dinamis menunjukkan apa yang perlu diperhatikan hari ini. Pilih apa saja untuk memeriksanya dan menelusuri tautannya. Pakai tombol layar penuh untuk tampilan yang lebih lebar.
Tanpa JavaScript, ketiga lapisan ditampilkan berurutan, dan semua tautan tercantum di daftar di bawah.
Petunjuk mesin, bukan fakta.
Lembaga 7
Pejabat 3
Catatan 6
Analisis 1
Terbaru di atas. Tanggal ditampilkan sepresisi yang diberikan sumbernya.
Dihitung dari data pada hari situs dibangun, 5 November 2026. Tidak ada ramalan atau penilaian di sini. Setiap butir membuka objeknya, beserta sumbernya, di panel pemeriksa.
Janji bertanggal yang tenggatnya lewat tanpa hasil tercatat, atau hasilnya datang setelah tenggat.
Janji bertanggal yang masih bisa dipenuhi. Diurutkan menurut sisa hari.
Instrumen yang akan mengikat secara hukum, tetapi hari ini belum berlaku.
Klaim bersyarat atau klaim kemajuan. Tidak pernah dihitung sebagai terlewat.
Catatan yang buktinya berupa liputan atau analisis sekunder, tanpa naskah aslinya.
Instrumen yang naskah utuhnya belum dibaca penulis.
Catatan dengan pertanyaan lensa yang belum dijawab sumber publik, dari 7.
Catatan yang hanya mengutip satu dokumen. Sumber kedua akan membuatnya lebih kokoh.
Temuan pemindai yang belum ditinjau. Tetap petunjuk mesin sampai penulis membaca sumbernya.
Apa arti setiap jenis objek, dan dari berkas mana asalnya.
| Tipe | Jumlah | Artinya | Asal data |
|---|---|---|---|
| Instrumen | 7 | Undang-undang, peraturan, rancangan, panduan, atau inisiatif yang dilacak. | data/instruments.yml |
| Catatan | 6 | Catatan bertanggal dan bersumber tentang suatu peristiwa. | data/entries/ |
| Janji | 7 | Tenggat publik dari pejabat, dan apa yang terjadi kemudian. | data/deadlines.yml |
| Pejabat | 3 | Pejabat yang menyampaikan janji, dinamai seperti di catatan. | data/deadlines.yml, who |
| Lembaga | 7 | Lembaga yang menetapkan, menyusun, atau mewakili instrumen. | data/ontology.yml |
| Dokumen | 63 | Dokumen sumber, dikenali dari url-nya. Dokumen bersama adalah titik fusi catatan. | Semua url sumber |
| Media | 9 | Penerbit dokumen sumber. | Sumber catatan, outlet |
| Rujukan | 11 | Aturan, kerangka, atau kajian dalam daftar pustaka. | site/src/lib/references.ts |
| Petunjuk Radar | 10 | Temuan pemindai yang belum ditinjau dan mungkin terkait suatu instrumen. | data/radar.yml |
Setiap tipe tautan hanya mengizinkan tipe objek tertentu di kedua ujungnya. Validator menolak tautan yang melanggar aturan itu, menunjuk objek yang tidak ada, atau bersandar pada sumber yang belum dikutip di catatan ini. Jika ada standar publik dengan relasi yang sama, standar itu disebutkan agar grafik bisa dibaca alat lain.
| Tautan | Dari dan ke | Dasar | Standar | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
tentang concerns | Catatan → Instrumen | Dari berkas data | · | 6 |
mengutip cites | Catatan, Dokumen → Dokumen | Dari berkas data | · | 72 |
membahas discusses | Dokumen → Instrumen | Dari berkas data | · | 6 |
tercatat di evidenced_by | Janji → Dokumen | Dari berkas data | · | 7 |
menyampaikan made | Pejabat → Janji | Dari berkas data | · | 7 |
diterbitkan oleh published_by | Dokumen → Media | Dari berkas data | · | 14 |
bersumber dari sourced_from | Instrumen → Dokumen | Dari berkas data | · | 7 |
dibandingkan dengan compared_with | Instrumen → Rujukan | Dari berkas data | · | 6 |
berkedudukan menurut ranked_under | Instrumen → Rujukan | Dari berkas data | · | 4 |
didokumentasikan dalam documented_in | Instrumen → Rujukan | Dari berkas data | · | 6 |
mewakili member_of | Pejabat → Lembaga | Kurasi, bersumber | · | 3 |
ditetapkan oleh passed_by | Instrumen → Lembaga | Kurasi, bersumber | schema:legislationPassedBy, eli:passed_by | 5 |
disusun oleh responsibility_of | Instrumen → Lembaga | Kurasi, bersumber | schema:legislationResponsible, eli:responsibility_of | 2 |
menunggu tanda tangan awaits_signature_of | Instrumen → Lembaga | Kurasi, bersumber | · | 2 |
melaksanakan implements | Instrumen → Instrumen | Kurasi, bersumber | schema:legislationEnsuresImplementationOf, eli:ensures_implementation_of | 1 |
dipimpin oleh led_by | Instrumen → Lembaga | Kurasi, bersumber | · | 2 |
mungkin terkait may_concern | Petunjuk Radar → Instrumen | Petunjuk mesin | · | 10 |
Daftar lengkap, bagi pembaca yang lebih suka tabel daripada grafik.
| Dari | Tautan | Ke | Dasar | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Surat Edaran Menkominfo 9/2023 tentang etika kecerdasan artifisial | bersumber dari | inet.detik.com | Dari berkas data | · |
| Komdigi on the task force for the AI regulations | diterbitkan oleh | ANTARA | Dari berkas data | · |
| Rancangan Perpres Peta Jalan Nasional AI 2026 sampai 2029 | bersumber dari | Komdigi on the task force for the AI regulations | Dari berkas data | · |
| Komdigi on the risk-based approach in the AI ethics regulation | diterbitkan oleh | ANTARA | Dari berkas data | · |
| Rancangan Perpres Etika AI | bersumber dari | Komdigi on the risk-based approach in the AI ethics regulation | Dari berkas data | · |
| Expanded ASEAN Guide on AI Governance and Ethics, Generative AI | diterbitkan oleh | ASEAN | Dari berkas data | · |
| Panduan ASEAN yang Diperluas tentang Tata Kelola dan Etika AI, AI Generatif | bersumber dari | Expanded ASEAN Guide on AI Governance and Ethics, Generative AI | Dari berkas data | · |
| Project NUSA (inisiatif tata kelola AI Indonesia dan Singapura, Korika dan AI Singapore) | bersumber dari | antaranews.com | Dari berkas data | · |
| On the missing data protection authority and the court petition for a deadline | diterbitkan oleh | HLC | Dari berkas data | · |
| Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022) | bersumber dari | On the missing data protection authority and the court petition for a deadline | Dari berkas data | · |
| Summary of Government Regulation 33/2026 under the personal data protection law | diterbitkan oleh | Nusantara DFDL | Dari berkas data | · |
| Peraturan Pemerintah 33/2026 pelaksana UU Pelindungan Data Pribadi | bersumber dari | Summary of Government Regulation 33/2026 under the personal data protection law | Dari berkas data | · |
| Surat Edaran Menkominfo 9/2023 tentang etika kecerdasan artifisial | didokumentasikan dalam | Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. | Dari berkas data | sumber |
| Surat Edaran Menkominfo 9/2023 tentang etika kecerdasan artifisial | berkedudukan menurut | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. | Dari berkas data | sumber |
| Surat Edaran Menkominfo 9/2023 tentang etika kecerdasan artifisial | dibandingkan dengan | OECD (2019, updated 2024). Recommendation of the Council on Artificial Intelligence (OECD AI Principles). | Dari berkas data | sumber |
| Rancangan Perpres Peta Jalan Nasional AI 2026 sampai 2029 | berkedudukan menurut | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. | Dari berkas data | sumber |
| Rancangan Perpres Peta Jalan Nasional AI 2026 sampai 2029 | dibandingkan dengan | Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). OJ L, 2024/1689. | Dari berkas data | sumber |
| Rancangan Perpres Etika AI | berkedudukan menurut | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. | Dari berkas data | sumber |
| Rancangan Perpres Etika AI | dibandingkan dengan | Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). OJ L, 2024/1689. | Dari berkas data | sumber |
| Rancangan Perpres Etika AI | dibandingkan dengan | Orrick (July 2026). EU AI Act Update: Digital Omnibus Finalizes 8 Compliance Changes (on Regulation (EU) 2026/1744). | Dari berkas data | sumber |
| Panduan ASEAN yang Diperluas tentang Tata Kelola dan Etika AI, AI Generatif | didokumentasikan dalam | ASEAN (2024). ASEAN Guide on AI Governance and Ethics. Adopted at the 4th ASEAN Digital Ministers Meeting, 2 February 2024. | Dari berkas data | sumber |
| Panduan ASEAN yang Diperluas tentang Tata Kelola dan Etika AI, AI Generatif | didokumentasikan dalam | ASEAN (2025). Expanded ASEAN Guide on AI Governance and Ethics, Generative AI. | Dari berkas data | sumber |
| Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022) | didokumentasikan dalam | Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. | Dari berkas data | sumber |
| Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022) | didokumentasikan dalam | Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Pasal 46 (pemberitahuan kegagalan pelindungan data pribadi), pasal.id. | Dari berkas data | sumber |
| Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022) | didokumentasikan dalam | ANTARA (2024). Masih ada waktu, Presiden Jokowi bentuk Komisi PDP. | Dari berkas data | sumber |
| Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022) | dibandingkan dengan | Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation). OJ L 119, 4.5.2016. | Dari berkas data | sumber |
| Peraturan Pemerintah 33/2026 pelaksana UU Pelindungan Data Pribadi | berkedudukan menurut | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. | Dari berkas data | sumber |
| Peraturan Pemerintah 33/2026 pelaksana UU Pelindungan Data Pribadi | dibandingkan dengan | Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation). OJ L 119, 4.5.2016. | Dari berkas data | sumber |
| Aturan AI yang tak kunjung terbit | tentang | Rancangan Perpres Peta Jalan Nasional AI 2026 sampai 2029 | Dari berkas data | · |
| Aturan AI yang tak kunjung terbit | mengutip | Komdigi on the task force for the AI regulations | Dari berkas data | · |
| Komdigi says the two AI regulations await the President's signature | diterbitkan oleh | Selular | Dari berkas data | · |
| Aturan AI yang tak kunjung terbit | mengutip | Komdigi says the two AI regulations await the President's signature | Dari berkas data | · |
| Minister calls the AI regulation a priority to sign in 2026 | diterbitkan oleh | CNN Indonesia | Dari berkas data | · |
| Aturan AI yang tak kunjung terbit | mengutip | Minister calls the AI regulation a priority to sign in 2026 | Dari berkas data | · |
| Komdigi expects the AI regulation on the President's desk early 2026 | diterbitkan oleh | Bisnis.com | Dari berkas data | · |
| Aturan AI yang tak kunjung terbit | mengutip | Komdigi expects the AI regulation on the President's desk early 2026 | Dari berkas data | · |
| Komdigi says the AI roadmap and ethics guidelines launch this month | diterbitkan oleh | Bisnis.com | Dari berkas data | · |
| Aturan AI yang tak kunjung terbit | mengutip | Komdigi says the AI roadmap and ethics guidelines launch this month | Dari berkas data | · |
| Komdigi plans to release the AI roadmap in June 2025 | diterbitkan oleh | Bisnis.com | Dari berkas data | · |
| Aturan AI yang tak kunjung terbit | mengutip | Komdigi plans to release the AI roadmap in June 2025 | Dari berkas data | · |
| Minister targets a binding AI rule within three months | diterbitkan oleh | Bisnis.com | Dari berkas data | · |
| Aturan AI yang tak kunjung terbit | mengutip | Minister targets a binding AI rule within three months | Dari berkas data | · |
| Tiga tingkat risiko, bukan empat | tentang | Rancangan Perpres Etika AI | Dari berkas data | · |
| Tiga tingkat risiko, bukan empat | mengutip | Komdigi on the risk-based approach in the AI ethics regulation | Dari berkas data | · |
| Wajib lapor 72 jam, tetapi lembaganya belum ada | tentang | Peraturan Pemerintah 33/2026 pelaksana UU Pelindungan Data Pribadi | Dari berkas data | · |
| Wajib lapor 72 jam, tetapi lembaganya belum ada | mengutip | Summary of Government Regulation 33/2026 under the personal data protection law | Dari berkas data | · |
| Wajib lapor 72 jam, tetapi lembaganya belum ada | mengutip | On the missing data protection authority and the court petition for a deadline | Dari berkas data | · |
| Laporkan semuanya, bukan hanya yang berisiko tinggi | tentang | Rancangan Perpres Etika AI | Dari berkas data | · |
| Kemkomdigi jelaskan isi konsultasi dengan AS soal rancangan Perpres AI | diterbitkan oleh | ANTARA | Dari berkas data | · |
| Laporkan semuanya, bukan hanya yang berisiko tinggi | mengutip | Kemkomdigi jelaskan isi konsultasi dengan AS soal rancangan Perpres AI | Dari berkas data | · |
| Panduan AI generatif ASEAN mengajak kawasan menjajaki pelaporan insiden | tentang | Panduan ASEAN yang Diperluas tentang Tata Kelola dan Etika AI, AI Generatif | Dari berkas data | · |
| Panduan AI generatif ASEAN mengajak kawasan menjajaki pelaporan insiden | mengutip | Expanded ASEAN Guide on AI Governance and Ethics, Generative AI | Dari berkas data | · |
| ASEAN Working Group on AI Governance (WG-AI) | diterbitkan oleh | Infocomm Media Development Authority (IMDA), Singapore | Dari berkas data | · |
| Panduan AI generatif ASEAN mengajak kawasan menjajaki pelaporan insiden | mengutip | ASEAN Working Group on AI Governance (WG-AI) | Dari berkas data | · |
| Surat Edaran 9/2023 memuat panduan etika AI, tanpa kewajiban melaporkan insiden | tentang | Surat Edaran Menkominfo 9/2023 tentang etika kecerdasan artifisial | Dari berkas data | · |
| Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial | diterbitkan oleh | JDIH Komdigi | Dari berkas data | · |
| Surat Edaran 9/2023 memuat panduan etika AI, tanpa kewajiban melaporkan insiden | mengutip | Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial | Dari berkas data | · |
| Gugus tugas mulai bekerja setelah Presiden menandatangani | tercatat di | Komdigi on the task force for the AI regulations | Dari berkas data | · |
| Irma Handayani | menyampaikan | Gugus tugas mulai bekerja setelah Presiden menandatangani | Dari berkas data | sumber |
| Irma Handayani | mewakili | Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) | Dari berkas data | sumber |
| Tinggal menunggu tanda tangan Presiden | tercatat di | Komdigi says the two AI regulations await the President's signature | Dari berkas data | · |
| Edwin Hidayat Abdullah | menyampaikan | Tinggal menunggu tanda tangan Presiden | Dari berkas data | sumber |
| Edwin Hidayat Abdullah | mewakili | Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) | Dari berkas data | sumber |
| Prioritas untuk ditandatangani pada 2026 | tercatat di | Minister calls the AI regulation a priority to sign in 2026 | Dari berkas data | · |
| Meutya Hafid | menyampaikan | Prioritas untuk ditandatangani pada 2026 | Dari berkas data | sumber |
| Di meja Presiden awal 2026, terbit pada semester pertama | tercatat di | Komdigi expects the AI regulation on the President's desk early 2026 | Dari berkas data | · |
| Edwin Hidayat Abdullah | menyampaikan | Di meja Presiden awal 2026, terbit pada semester pertama | Dari berkas data | sumber |
| Peta jalan dan pedoman etika diluncurkan bulan itu | tercatat di | Komdigi says the AI roadmap and ethics guidelines launch this month | Dari berkas data | · |
| Edwin Hidayat Abdullah | menyampaikan | Peta jalan dan pedoman etika diluncurkan bulan itu | Dari berkas data | sumber |
| Peta jalan selesai pada Juni 2025 | tercatat di | Komdigi plans to release the AI roadmap in June 2025 | Dari berkas data | · |
| Meutya Hafid | menyampaikan | Peta jalan selesai pada Juni 2025 | Dari berkas data | sumber |
| Aturan yang mengikat dalam tiga bulan | tercatat di | Minister targets a binding AI rule within three months | Dari berkas data | · |
| Meutya Hafid | menyampaikan | Aturan yang mengikat dalam tiga bulan | Dari berkas data | sumber |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | membahas | Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022) | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | membahas | Surat Edaran Menkominfo 9/2023 tentang etika kecerdasan artifisial | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | membahas | Rancangan Perpres Etika AI | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | membahas | Rancangan Perpres Peta Jalan Nasional AI 2026 sampai 2029 | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | membahas | Peraturan Pemerintah 33/2026 pelaksana UU Pelindungan Data Pribadi | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | membahas | Panduan ASEAN yang Diperluas tentang Tata Kelola dan Etika AI, AI Generatif | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | OpenAI (updated 30 September 2026). "The Hugging Face incident and other third-party impacts from misaligned models." | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | ABC News Australia (24 September 2026). "OpenAI hacked Medicare portal, Prime Minister Anthony Albanese says." | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Regulation (EU) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act), Articles 55 and 73. EUR-Lex. | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | White & Case (October 2025). "California enacts landmark AI transparency law: The Transparency in Frontier Artificial Intelligence Act." | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Morrison Foerster (5 January 2026). "New York Enacts the RAISE Act Regulating Frontier AI Models." | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Kemkomdigi jelaskan isi konsultasi dengan AS soal rancangan Perpres AI | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Monsoon Ledger. Promise vs Reality ledger (Janji vs Kenyataan), data and method. Accessed 26 October 2026. | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 46 (text via Pasal.id). | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 58 (text via Pasal.id). | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 74 (text via Pasal.id). | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Hugging Face (27 July 2026). "Anatomy of a Frontier Lab Agent Intrusion: A Technical Timeline of the July 2026 Incident." | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Komdigi on the risk-based approach in the AI ethics regulation | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Shaffer Shane, T. (26 June 2024). AI incident reporting: Addressing a gap in the UK's regulation of AI. Centre for Long-Term Resilience. | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Dixon, R. B. L. and Frase, H. (January 2025). AI Incidents: Key Components for a Mandatory Reporting Regime. CSET, Georgetown University. | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | OECD (2025). Towards a common reporting framework for AI incidents. OECD Artificial Intelligence Papers. | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Sidhu, H. K. et al. (July 2026). Open Problems in AI Incident Governance. arXiv:2607.05163. | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Anthropic Economic Index, country profile for Indonesia (data period beginning 1 May 2026). | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | TechCrunch (21 July 2026). "OpenAI says Hugging Face was breached by its pre-release models." | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Fortune (21 July 2026). "OpenAI says its AI models escaped from a secure test environment and hacked into AI company Hugging Face." | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Greenblatt, R., Cotra, A. and Wijk, H. (26 August 2026). "Brief independent investigation of agents' behavior, reasoning and collaboration in the OpenAI / Hugging Face hacking incident." METR. | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Tom's Hardware (6 September 2026). "OpenAI admits to 'wiki incident' after its agents were discovered using a programming hub to communicate." | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | The Next Web (7 September 2026). "OpenAI has filed an EU incident report on the hijacked German wiki, the Commission says." | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Anthropic (November 2025). "Disrupting the first reported AI-orchestrated cyber espionage campaign." | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Bengio, Y. et al. (3 February 2026). International AI Safety Report 2026, Executive Summary. | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Regulation (EU) 2026/1744 of 8 July 2026 (Digital Omnibus on AI), OJ L, 24 July 2026. EUR-Lex. | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | act legal (24 November 2025). "Serious incident reporting under the EU AI Act." | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Infosecurity Magazine (21 May 2024). "AI Seoul Summit: 16 AI Companies Sign Frontier AI Safety Commitments." | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | NIST (20 November 2024). Mission Statement, International Network of AI Safety Institutes. | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Expanded ASEAN Guide on AI Governance and Ethics, Generative AI | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Komdigi on the task force for the AI regulations | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Minister targets a binding AI rule within three months | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Komdigi plans to release the AI roadmap in June 2025 | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Komdigi says the AI roadmap and ethics guidelines launch this month | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Komdigi expects the AI regulation on the President's desk early 2026 | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Minister calls the AI regulation a priority to sign in 2026 | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | ANTARA News (19 September 2024). "Masih ada waktu Presiden Jokowi bentuk Komisi PDP." | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | detikInet (2 October 2025). "Lembaga PDP Masih Belum Dibentuk, Menkomdigi Ungkap Alasannya." | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | CNBC Indonesia (4 February 2026). "Telat 2 Tahun, Komdigi Janji Badan Penjaga Data Warga RI Berdiri 2026." | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | On the missing data protection authority and the court petition for a deadline | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Mahkamah Konstitusi RI (4 August 2026). "Keterangan Ahli Terlambat, Sidang Uji UU PDP Ditunda." Case 236/PUU-XXIV/2026. | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Rajah & Tann Asia (3 September 2026). "PDP Law Updates: The PDP Implementing Regulation Is Out, and It Clarifies Some Key Questions Under Indonesia's PDP Law." | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | The Register (24 June 2024). Indonesia's national data centre hit by ransomware. | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | CNBC Indonesia (28 June 2024). "Alasan Backup Pusat Data Nasional Hanya 2% Akhirnya Terungkap." | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Bisnis.com (27 June 2024). "DPR Sesali Bertahun-tahun PDNS 2 Tidak Punya Data Cadangan (Backup)." | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | RMOL (6 July 2026). "RUU Keamanan Siber Harus Sinkronkan Peran BSSN, Komdigi, Polri, dan TNI." | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Komdigi says the two AI regulations await the President's signature | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Von Arx, S., Byrd, C. S., Kitts, S. and Larsen, T. (4 September 2026). "Discovery of a new OpenAI agent message board." | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | European Commission (2025). The General-Purpose AI Code of Practice, Safety and Security chapter, Measure 9.3. | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | California Business and Professions Code, section 22757.13 (added by SB 53, Stats. 2025, Ch. 138). | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | California Business and Professions Code, section 22757.11, definitions (added by SB 53, Stats. 2025, Ch. 138). | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | New York State Assembly Bill A9449 (2025 to 2026 session), chapter amendment to the RAISE Act, bill text, section 1422. | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Wiley Rein (3 April 2026). "New York Finalizes RAISE Act for Frontier AI Models; Law Takes Effect January 1, 2027." | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Hugging Face (16 July 2026). "Security incident disclosure, July 2026." | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, official text, Lembaran Negara 2022 Nomor 196 (JDIH BPK). | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Mahkamah Konstitusi RI (27 July 2026). "Pembentukan Lembaga PDP Sedang Dibahas." Case 236/PUU-XXIV/2026. | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | Mahkamah Konstitusi RI. Case tracking record, 236/PUU-XXIV/2026. | Dari berkas data | · |
| Tak Ada yang Bisa Dihubungi | mengutip | JDIH Komdigi. List of draft regulations (Rancangan PUU), 32 documents, checked 26 October 2026. | Dari berkas data | · |
| Lembaga Pelindungan Data Pribadi Perkuat Pengawasan dan Implementasi UU PDP | mungkin terkait | Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022) | Petunjuk mesin | sumber |
| Perpres Peta Jalan AI dan Etika AI sebagai panduan adopsi AI pemerintah | mungkin terkait | Rancangan Perpres Etika AI | Petunjuk mesin | sumber |
| Estetika Kecerdasan Artifisial dan Etika Muhammadiyah | mungkin terkait | Rancangan Perpres Etika AI | Petunjuk mesin | sumber |
| Pemerintah Siapkan Aturan Etika dan Peta Jalan AI Nasional | mungkin terkait | Rancangan Perpres Peta Jalan Nasional AI 2026 sampai 2029 | Petunjuk mesin | sumber |
| Indonesia Siapkan Aturan Etika AI dan Peta Jalan Nasional | mungkin terkait | Rancangan Perpres Etika AI | Petunjuk mesin | sumber |
| Komdigi Susun Peta Jalan AI Nasional 2026-2029, Lima Sektor Prioritas | mungkin terkait | Rancangan Perpres Peta Jalan Nasional AI 2026 sampai 2029 | Petunjuk mesin | sumber |
| Peta Jalan AI Nasional Difinalisasi, Wamen Komdigi Nezar Patria: Jadi Acuan Tiap Sektor | mungkin terkait | Rancangan Perpres Peta Jalan Nasional AI 2026 sampai 2029 | Petunjuk mesin | sumber |
| Mengawal pelindungan data pribadi dari regulasi ke pengawasan | mungkin terkait | Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022) | Petunjuk mesin | sumber |
| Gugus Tugas Kecerdasan Artifisial Nasional Diperkenalkan di Peruri Digital Summit 2026 | mungkin terkait | Rancangan Perpres Peta Jalan Nasional AI 2026 sampai 2029 | Petunjuk mesin | sumber |
| Implementasi UU PDP Pasca Terbitnya PP 33/2026: Menata Kepatuhan, Tata Kelola Data, dan Eksposur Hukum Korporasi | mungkin terkait | Peraturan Pemerintah 33/2026 pelaksana UU Pelindungan Data Pribadi | Petunjuk mesin | sumber |
| Surat Edaran Menkominfo 9/2023 tentang etika kecerdasan artifisial | ditetapkan oleh | Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) | Kurasi, bersumber (Teks hukum) | sumber |
| Rancangan Perpres Peta Jalan Nasional AI 2026 sampai 2029 | disusun oleh | Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) | Kurasi, bersumber (Pernyataan resmi) | sumber |
| Rancangan Perpres Peta Jalan Nasional AI 2026 sampai 2029 | menunggu tanda tangan | Presiden Republik Indonesia | Kurasi, bersumber (Pernyataan resmi) | sumber |
| Rancangan Perpres Etika AI | disusun oleh | Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) | Kurasi, bersumber (Pernyataan resmi) | sumber |
| Rancangan Perpres Etika AI | menunggu tanda tangan | Presiden Republik Indonesia | Kurasi, bersumber (Pernyataan resmi) | sumber |
| Panduan ASEAN yang Diperluas tentang Tata Kelola dan Etika AI, AI Generatif | ditetapkan oleh | Para Menteri Digital ASEAN | Kurasi, bersumber (Laporan media) | sumber |
| Project NUSA (inisiatif tata kelola AI Indonesia dan Singapura, Korika dan AI Singapore) | dipimpin oleh | Korika | Kurasi, bersumber (Laporan media) | sumber |
| Project NUSA (inisiatif tata kelola AI Indonesia dan Singapura, Korika dan AI Singapore) | dipimpin oleh | AI Singapore | Kurasi, bersumber (Laporan media) | sumber |
| Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022) | ditetapkan oleh | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) | Kurasi, bersumber (Teks hukum) | sumber |
| Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022) | ditetapkan oleh | Presiden Republik Indonesia | Kurasi, bersumber (Teks hukum) | sumber |
| Peraturan Pemerintah 33/2026 pelaksana UU Pelindungan Data Pribadi | ditetapkan oleh | Presiden Republik Indonesia | Kurasi, bersumber (Laporan media) | sumber |
| Peraturan Pemerintah 33/2026 pelaksana UU Pelindungan Data Pribadi | melaksanakan | Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022) | Kurasi, bersumber (Laporan media) | sumber |
| Meutya Hafid | mewakili | Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) | Kurasi, bersumber (Laporan media) | sumber |