Monsoon LedgerTata kelola AI Indonesia

Pelacak tata kelola AI Indonesia

Monsoon Ledger

Catatan janji dan kenyataan tata kelola AI di Nusantara.

Monsoon Ledger adalah pelacak publik dalam dua bahasa tentang cara Indonesia mengatur kecerdasan artifisial. Setiap catatan bersandar pada sumber primer atau resmi, diberi label seberapa kuat buktinya, lalu dibandingkan dengan EU AI Act dan praktik keselamatan AI terdepan. Kutipan penting tetap ditulis dalam bahasa aslinya, dengan terjemahan bahasa Inggris di bawahnya.

Musim hujan sudah diramalkan dan diumumkan jauh sebelum datang. Aturan AI di Indonesia juga begitu. Catatan ini merekam apa yang dijanjikan dan apa yang benar-benar terjadi.

Jelajahi catatan Cara bukti dinilai

Janji terlewat paling lama per

13 Januari 2025: Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital menjanjikan aturan yang mengikat dalam tiga bulan. Tenggatnya 30 April 2025.

554 hari lewat tenggat

Buka buktinya

Catatan

6

Instrumen dipantau

7

Janji bertenggat terlewat

4/ 5

Sumber terakhir dicek

01

Matriks lensa keselamatan

Empat pertanyaan yang sama untuk setiap catatan. Pilih satu sel untuk melihat jawaban dan bukti di baliknya. Belum jelas berarti sumber publik belum menjawabnya. Bukan berarti tidak.

Metode
  • Ya atau mengikat
  • Lunak
  • Belum jelas
  • Tidak atau tidak ada
CatatanPelaporan insidenPenggunaan yang tidak dapat diterimaModel serba gunaPenegakan
Aturan AI yang tak kunjung terbitPernyataan resmi
Tiga tingkat risiko, bukan empatPernyataan resmi
Wajib lapor 72 jam, tetapi lembaganya belum adaLaporan media
Laporkan semuanya, bukan hanya yang berisiko tinggiPernyataan resmi
Panduan AI generatif ASEAN mengajak kawasan menjajaki pelaporan insidenPernyataan resmi
Surat Edaran 9/2023 memuat panduan etika AI, tanpa kewajiban melaporkan insidenTeks hukum
Tercakup3 dari 62 dari 61 dari 61 dari 6

Pilih satu sel untuk melihat pertanyaan, jawaban, dan bukti di baliknya.

02

Janji vs Kenyataan

Janji publik pejabat tentang aturan AI Indonesia, masing-masing dengan hasil yang dihitung dan bukti janji.

Buka buku catatan lengkap

4 dari 5 janji bertenggat terlewat per

  • 4Terlewat
  • 1Masih terbuka
  • 0Terpenuhi

Tidak dihitung: 1 janji bersyarat dan 1 klaim kemajuan, yang tidak menetapkan tenggat.

Janji terbaru

03

Catatan terbaru

Semua catatan

  1. Aturan AI yang tak kunjung terbit

    Indonesia punya dua rancangan Peraturan Presiden tentang AI, yaitu peta jalan nasional dan aturan etika. Sejak Januari 2025, pejabat sudah setidaknya lima kali mengumumkan target selesai, tetapi keduanya masih berstatus rancangan.

    RancanganPernyataan resmi

  2. Tiga tingkat risiko, bukan empat

    Rancangan aturan etika AI membagi AI ke tiga tingkat risiko, yaitu rendah, tinggi, dan tidak dapat diterima, satu tingkat lebih sedikit dari EU AI Act. Risiko tinggi berarti sistem memakai data pribadi tertentu, tidak dapat diterima berarti dapat mengancam keamanan dan keselamatan, dan chatbot layanan publik jadi contoh risiko rendah. Tiap kementerian menetapkan standar risiko untuk sektornya. Aturan ini tanpa sanksi pidana, mengandalkan penilaian mandiri, dan mewajibkan kanal pelaporan insiden.

    RancanganPernyataan resmi

  3. Wajib lapor 72 jam, tetapi lembaganya belum ada

    Peraturan Pemerintah 33/2026, yang ditandatangani pada 16 Juli 2026, mengatur pelaksanaan UU Pelindungan Data Pribadi tahun 2022. Mulai 16 Januari 2027, organisasi wajib memberi tahu pemilik data dan lembaga pengawas dalam 72 jam setelah memastikan terjadi kebocoran, dan lembaga itu dapat menjatuhkan denda hingga 2% dari pendapatan kotor tahunan. Namun lembaga pengawas itu belum dibentuk. Peraturan Presiden yang diperlukan belum terbit, dan pada 27 Juli 2026 kementerian menolak permohonan ke pengadilan yang meminta tenggat waktu.

    DitandatanganiLaporan media

04

Radar

Dua kali seminggu sebuah pemindai memeriksa berita Indonesia dan ASEAN serta basis data hukum resmi. Temuannya menunggu di sini, belum ditinjau, sampai penulis membaca sumbernya.

Buka Radar

Pemindaian terakhir: